1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)  Bidang Usaha Penyedia Tenaga Pengamanan/Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Out sourcing/manajemen SDM yang masih berlaku ; dan
2. Memiliki ijin operasional yang masih berlaku dari mabes POLRI;
3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia sesuai dengan UU 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT);
4. Memiliki Sertifikat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI)
5. Setiap anggota wajib memiliki ijazah  Garda Pratama, Komandan Security wajib memiliki Ijazah Garda Madya dan Pengurus/manajemen diwajibkan memiliki Ijazah Garda Utama
6. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
7. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa lainnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak kecuali bagi penyedia barang /jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan ini ;
9. Memiliki sistem manajemen pengamanan (ISO, OSHAS);
10. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pekerjaan ini; (sesuai dengan KAK)
11. Membayarkan upah kepada para tenaga kerja pengamanan minimum sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, dibuatkan dalam surat pernyataan;
12. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat presentasi kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
13. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
14. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak ;
15. Mengikutsertakan dalam  program  asuransi ketenagakerjaan BPJS (jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakan kerja dan jaminan kematian), dibuatkan dalam surat pernyataan;
16. Tidak masuk dalam daftar hitam;
17. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
18. Menandatangani Pakta Integritas;

Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan